Mewaspadai potensi maraknya berita hoaks bisa memecah belah masyarakat dan berujung pada permasalahan hukum.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi Carlo Romulo Lumbanbatu mengatakan, "Pada Pemilu Serentak nanti berupaya mewaspadai dan menangkal berita hoaks. Termasuk Pilpres yang khawatirnya terjadi polarisasi yang tinggi," ujarnya, Rabu 8 Februari 2023.
Hal itu menurutnya, di antara berita hoaks yang marak muncul adalah penculikan anak telah membuat masyarakat resah, juga menimbulkan kecemasan dan terjadi saling curiga di kalangan masyarakat.
Adanya langkah awal sebagai antisipasi dini, berita hoaks menjadi contoh kasus yang jadi perhatian. Karena banyak muncul saat Pilpres 2019. Supaya dapat menangkal berita hoaks di Cimahi agar tidak mencuat secara nasional," ucapnya.
Dengan instansi terkait untuk itu, Pemkot Cimahi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat kepolisian hingga penyelenggara pemilu bakal meningkatkan pengawasan.
Pihaknya juga berharap media massa bisa berkontribusi menekan berita hoaks.
"Perlu peran serta bersama dalam menangkal hoaks di masyarakat dan ini termasuk peran dari media sendiri. Karena sekarang tahun politik dan menjelang Pemilu, maka konsen kami adalah bagaimana ikut menyukseskannya," katanya.
Masyarakat juga bisa secara proaktif melaporkan tindakan pelanggaran hukum melalui call center Kejari Cimahi. Selain itu, masyarakat dapat berkonsultasi hukum secara gratis seperti masalah pidana, perdata, cerai, sengketa tanah, dan yang lainnya.
"Masyarakat juga bisa melaporkan soal money politic, misalnya ada yang ngasih uang dengan tujuan untuk memilih calon tertentu.
Pelaporannya bisa ke Kejari Cimahi atau melalui Sentragakumdu. Termasuk, berita hoaks soal politik bisa menjadi dasar bagi kami untuk menindaklanjuti, jangan sampai mengganggu keamanan dan kelancaran pesta demokrasi tahun 2024 mendatang," katanya. Sumber berita kutipan dari kabaran jabar.08-02-2023.(Hd-Ed)
