Surat Keputusan pemberhentian Sekdes dengan nomor : 960/X/2023 tersebut banyak yang menilai kurang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan Kades tersebut di anggap melanggar pasal 26 ayat (4) huruf (d) Undang-undang No.6 Tahun 2016 Tentang Desa dan juga melanggar Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Menghadapi kebijakan Kades yang bersilang, Suraji selaku Sekdes definitif mengambil langkah cepat dengan melayangkan Surat Banding Administrasi atas SK pemberhentian terhadap dirinya.
" Saya mengirim Surat Banding Administrasi Ke Bupati Grobogan sebagai bentuk upaya mempertahankan hak saya di mata hukum dan aturan yang berlaku, " Kata Suraji. Selasa, ( 19/10/2023)
Upaya dari Sekdes Suraji tersebut di benarkan oleh camat geyer Oetojo saat di konfirmasi melalui jejaring WhatsApp " Saya kira langkah Sekdes sudah tepat, meski dia merasa di perlakukan tidak bijak dan adil, namun dia tetap mengambil langkah yang prosedural, " Terangnya.
Akibat perseteruan dua petinggi pemerintah Desa tersebut, menjadikan pelayanan ke publik tidak lagi maksimal. 19-10-2023(Hd-red).
